BERDIRI di menara pandang terbuat dari kayu, Presiden Prabowo Subianto tampak puas. Pandangan matanya tak berhenti menatap hamparan sawah luas di sekeliling. Sebagian tampak sudah menghijau setelah bibit padi selesai ditanam, sementara petakan sawah lainnya nampak baru dibajak tanahnya. Persis di bawah menara pandang tempat Prabowo dan Menteri Pertanian berdiri, sejumlah orang sibuk bekerja mengatur air dan membalik tanah dengan traktor. Di kejauahan tampak mesin panen padi hilir mudik dan eskavator tengah membuka sawah baru. 

Ini kunjungan kerja terjauh pertama Prabowo Subianto usai  pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden 20 Oktober lalu. Kampung Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dipilih Prabowo karena cita cita kedaulatan pangan dipertaruhkan di Pulau Rusa ini. Pasalnya, Prabowo ingin target swasembada pangan bisa dicapai lebih cepat, yakni pada 2027 atau peride pertama pemerintahannya. 

Dan Merauke jadi percontohan lumbung pangan untuk mewujudkan swasembada tersebut. Di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini itu ribuan hektare sawah sawah baru dicetak dengan konsep pertanian modern. Pada tahun 2024, misalnya pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program Optimasi Lahan Rawa seluas 40.000 hektare di Kabupaten Merauke. Saat ini 35.000 hektare sudah ditanami, dan 5.000 hektare lainnya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami.

Pemerintah menginginkan pertanian yang dimodernisasi yang melibatkan perlengkapan berteknologi canggih. Pemerintah misalnya telah memberikan bantuan traktor roda 2 sebanyak 65 unit, traktor roda 4 sebanyak 113 unit, rice transplanter sebanyak 76 unit, pompa air 638 unit, combine harvester 20 unit, dan Handsprayer 90 unit yang dikelola brigade pangan.”Swasembada pangan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Untuk mensukseskan kerja besar ini, sepupu Andi Amran, yakni Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, pemilik  perusahaan tambang batu bara Jhonlin Grup harus turun tangan. Haji Isam membeli 2 ribu ekskavator senilai Rp 4 triliun dari SANY di China untuk membantu mencetak 3 juta hektare sawah baru. Pembelian ini tercatat sebagai pesanan eskavator terbesar di dunia. Penggunaan eskavator sangat efektif untuk membangun saluran irigasi, membangun bendungan hingga meratakan tanah untuk dijadikan persawahan. 
Sebuah gerakan nasional untuk memperbanyak lumbung pangan lalu dibentuk. Namanya Brigade Panggan.

Tujuannya menciptakan usaha tani secara terstruktur dengan infrastruktur modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil pertanian. 

Brigade Pangan diniatkan melibatkan anak anak muda. Kabarnya telah ada 23 ribu orang mendaftar Brigade Pangan. Mereka akan ditempatkan secara bertahap sesuai dengan jumlah sarana dan lahan yang tersedia. Para pemuda ini dikelompokkan dalam satu tim dengan 15 anggota, yang akan menggarap 200 hektare lahan. “Kami terima secara bertahap tidak sekaligus,” ujar Amran di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat, 22 November 2024, dikutip dari siaran resmi.

Para pemuda ini akan dididik sebagai petani milenial yang akan mengontrol pertanian sejak proses produksi hingga hilirisasi. Nantinya, setiap Brigade Pangan yang beranggotakan 15 orang akan mengelola lahan hingga 200 hektare sawah. 

Amran punya hitung hitungan Brigade Pangan akan menguntungkan.  Pendapatan para petani diproyeksikan mencapai Rp10 juta per bulan. Detilnya berdasarkan asumsi setiap hektare lahan pertanian itu diprediksi mampu memproduksi gabah rata-rata sebesar 5 ton. Artinya setiap brigade mampu memproduksi gabah kering panen mencapai seribu ton. 

Dengan asumsi harga gabah Rp6 ribu per kilogram, total pendapatan kotor brigade dapat mencapai Rp6 miliar. Setelah dikurangi biaya operasional sebesar Rp19 juta per hektare atau total Rp3,8 miliar untuk lahan seluas 200 hektare, pendapatan bersih mereka diperkirakan mencapa sebesar Rp2,2 miliar. Uang itu akan dibagi antara brigade dan pemilik lahan.

Dengan optimis, skema Brigade Pangan kabarnya bakal ditebar pada 12 provinsi, ada 85 kabupaten yang memiliki lahan yang masih dapat dioptimalkan. Angaran sudah diketok. Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam publikasi infografis yang disampaikan lewat akun Instagram resmi @pco.ri menyebut anggaran swasembada pangan mencapai Rp146,25 triliun. 

Yang juga disorot adalah pelibatan tentara aktif dalam program Brigade Pangan. Pasalnya, setiap kelompok brigade disebut akan dibina secara langsung oleh TNI yang akan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada para petani. Di tingkat paling bawah, misalnya petani akan didampingi personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) atau prajurit Batalyon Infanteri (Yonif). “Di Merauke, misalkan dari Batalyon 757/GV dan Babinsa, atau yang lainnya,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto. 

Pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidra Tahta mengkritik keterlibatan TNI yang terlalu jauh di bidang pangan. Menurut dia, tugas-tugas membangun ketahanan pangan lebih tepat diserahkan kepada lembaga-lembaga sipil. “Pemberdayaan TNI dibutuhkan manakala di kalangan masyarakat kurang mampu mengelola food estate. Saya masih yakin masyarakat  agraris Indonesia mampu menjadi bagian utama dari tata kelola bidang pertanian secara profesional,” ujar Sidra kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Ketimbang menjalankan program-program di luar tupoksinya, menurut Sidra,  sebaiknya TNI fokus merumuskan kembali jati diri mereka di era modern. Itu bisa dilakukan dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) di tubuh TNI.

Tak hanya aspek pelibatan TNI yang mendapat kritikan, target yang dicanangkan pemerintah dalam tiga tahun bisa mencapai swasembada pangan kelewat optimis. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University Dwi Andreas Santosa misalnya menilai  program Brigade Pangan belum jelas sejak lahan yang akan dikelola hingga pembayaran gaji. “Pertanyaan yang mendasar kan di mana lahannya?” ujar Andreas.

Bagi Andreas dari pada pemerintah berwacana soal swasembada pangan, lebih baik buktikan dulu dengan peningkatan produksi pertanian secara signifikan. “Tingkatkan saja, bagaimana kita meningkatkan produksi 10 persen, janji lumbung pangan dunia dan sebagainya itu sejak zaman Jokowi tahun 2015, hasilnya apa? Zonk,” ujar Dwi Andreas. (bwo)