MENJELANG pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, wacana soal pembentukan kabinet zaken kian berhembus kencang. Gaya kabinet ini disebut-sebut akan menjadi pilihan utama Prabowo, yang dikatakan akan mengisi kabinetnya dengan kalangan profesional untuk mendukung pemerintahan ke depan.

Secara sederhana, Zaken Kabinet adalah kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya yang semestinya bukan dari perwakilan partai politik. Kabinet ini diharapkan bisa menjalankan pemerintahan secara lebih profesional.

“Bagus sekal (Zaken Kabinet), artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak, bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu,” kata Presiden Jokowi pada 21 September 2024.

Namun, besarnya koalisi partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran membuat banyak pihak sangsi bahkan apriori, apakah kabinet zaken ini bisa terbentuk secara ideal. Apalagi, baru-baru ini dikabarkan bahwa koalisi ini akan bertambah dengan masuknya PDIP, yang bisa semakin mempengaruhi pembentukan kabinet.

Indonesia sendiri sudah beberapa kali menggunakan konsep kabinet ini, baik di era pemerintahan parle­menter maupun presidensial. Namun, pertanyaannya, apakah kabinet zaken ini benar-benar efektif dalam meng­gerakkan pemerintahan?

Mengenai konsep Zaken yang akan diusung Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak selaku juru bicara Sang Presiden Terpilih tak menampik bahwa ide tersebut terinspirasi dari sejarah kabinet yang dibentuk pemerintahan Bung Karno pada tahun 1950-an. Namun, Dahnil menegaskan bahwa Zaken Kabinet yang akan diusung Prabowo akan berbeda dengan era Soekarno.

Sebagai contoh, saat itu Bung Karno menunjuk Djuanda sebagai Perdana Menteri yang mengisi kabinet dengan banyak orang non-partai politik. Menurutnya, Zaken kabinet yang dibentuk Bung Karno pada tahun 1950-an itu kan berangkat dari sulitnya berkoordinasi dengan partai politik, atau sulitnya mempersatukan partai-partai politik. Sehingga, Bung Karno menunjuk Insinyur Djuanda menjadi Perdana Menteri, meskipun pada akhirnya hanya bertahan satu tahun. Sedangkan dalam konteks saat ini, Prabowo ingin membentuk kabinet yang fokus pada keahlian.

“Zaken kabinet versi Pak Juanda muncul karena adanya kesulitan berkoordinasi dengan partai politik dan mempersatukan partai politik. Dalam konteks kekinian, zaken kabinet yang dimaksud Pak Prabowo memang berfokus pada keahlian, bukan sekadar alasan politis seperti pada zaman Bung Karno,” ujar Dahnil saat dialog di tvOne.

“Perspektif yang ingin dibangun Pak Prabowo adalah bahwa anggota kabinetnya nanti harus terdiri dari para ahli. Orang-orang ahli yang dibutuhkan bisa berasal dari partai politik maupun non-partai politik. Jadi, Pak Prabowo tidak dalam posisi mendikotomikan orang dari partai politik dan non-partai politik,” imbuhnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa anggota kabinet yang diharapkan Prabowo adalah mereka yang memiliki keahlian di bidangnya, baik berasal dari partai politik maupun non-partai politik. Prabowo juga memiliki tiga syarat utama untuk anggota kabinetnya, yakni integritas, kompetensi, dan loyalitas.

Diungkapkan Dahnil bahwa Prabowo ingin kabinetnya bekerja secara akseleratif, sehingga memerlukan orang-orang terbaik. Prabowo menekankan pentingnya perspektif yang lebih luas dalam memahami sumber keahlian. Dahnil menyebut banyak orang di partai politik yang juga merupakan tenaga pengajar, profesor, dan profesional lainnya. Dengan demikian, kabinet yang diinginkan Prabowo adalah kabinet zaken, yang berisi para ahli dan profesional, tanpa memandang asal partai politik.

Beban Angaran Kabinet Bongsor

WACANA pembentukan zaken kabinet kini dihadapkan dengan isu penambahan jumlah kementerian. Sejak 16 Mei 2024, isu ini mencuat seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi undang-undang tersebut sebagai usulan inisiatif DPR. Dalam rapat pleno, seluruh fraksi menyepakati agar RUU Kementerian Negara dibahas lebih lanjut. Salah satu poin penting yang telah disetujui adalah penghapusan Pasal 10, yang sebelumnya mengatur bahwa wakil menteri merupakan pejabat karier.

Perubahan lain ada di Pasal 15, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal 34, kini diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan tetap memperhatikan efektivitas pemerintahan. Revisi ini juga mencakup ketentuan baru terkait pemantauan dan peninjauan UU Kementerian Negara. Wacana penambahan kementerian akhirnya semakin menguat setelah pada 12 September 2024, Baleg DPR menyetujui revisi UU Kementerian Negara dan kemudian disahkan di rapat paripurna.

Belum lagi, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang awalnya  gabungan dari Golkar, Gerindra, PAN, Partai Bulan Bintang, Gelora, Demokrat, PSI dan Partai Garuda, saat ini semakin besar. Prabowo-Gibran mendekati masa pelantikannya secara hampir bersamaan mendapatkan dukungan dari partai rival, yakni Nasdem dan PKB dari Koalisi Perubahan, serta Partai Perindo dan PPP dari koalisi pengusung Ganjar-Mahfud. Terlebih, PDIP juga mulai menunjukkan pragmatismenya dengan menyatakan sikap akan mendukung pemerintah meski belum tentu berada di kabinet. Dengan demikian, penambahan kementerian yang kabarnya akan menjadi 44-45 kursi barangkali merupakan keniscayaan.

“Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (44 menteri),” kata Menteri Perdagangan dan Ketua Umum PAN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Secara umum, respons dari berbagai partai menunjukkan dukungan terhadap konsep zaken kabinet Prabowo. Meskipun setiap partai memberikan pandangan yang berbeda, kesamaan visi yang muncul adalah pentingnya memilih orang-orang yang memiliki keahlian dan integritas, terlepas dari latar belakang politik mereka. Di sisi lain, partai-partai koalisi juga menyadari bahwa peran politik tetap signifikan dalam penyusunan kabinet, karena partai politik memiliki kader-kader yang mampu berkontribusi di posisi strategis.

 

""Kita jangan mendikotomikan antara kalangan akademisi, profesional, teknokrat, dengan kalangan partai politik. Bangsa ini membutuhkan kerja sama di antara kita semua, ya, adanya sinergi antara kader-kader partai politik dan juga para tenaga-tenaga ahli, teknokrat, dan segala macam. Nah, itu yang saya kira penting untuk dibangun oleh siapa saja, di era mana saja, dalam penyusunan kabinet. Jadi, prinsip the right man on the right place itu yang paling penting.""

AHMAD DOLI KURNIA - Politikus senior Partai Gerindra.

 

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, juga mendukung ide zaken kabinet, terutama bagi partai yang memiliki kader-kader profesional. Menurut Andi, partai modern seperti Demokrat dan Gerindra sudah menjalankan rekrutmen yang baik, dengan menempatkan kader-kader yang memiliki keahlian di berbagai sektor strategis.

“Di Gerindra maupun Demokrat, ada ketua-ketua bidang yang membidangi sektor-sektor seperti kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Mereka seperti kabinet bayangan yang memonitor berbagai isu. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang tepat untuk bidang-bidang tersebut,” ungkapnya.

Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan prediksi banyaknya kementerian di era Prabowo-Gibran sulit dipungkiri sebagai akomodasi kursi menteri bagi koalisi. Adi Prayitno mengkritisi konsep zaken kabinet yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka­buming dalam pembentukan kabinet pasca Pilpres. Dalam panda­ngannya, ide zaken kabinet, di mana posisi menteri diberikan berdasarkan keahlian dan bukan sekadar afiliasi politik, seharusnya dilakukan melalui mekanisme terbuka dan transparan.

“Secara prinsip, saya memba­yangkan bahwa yang disebut dengan zaken kabinet ini melampaui batas-batas kontribusi atas kemenangan Pilpres dan melampaui batas-batas partai pendukung Prabowo dan Gibran,” ungkap Adi di tvOne.

Ia menggambarkan sebuah “beauty contest” di mana semua orang yang memiliki kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi bisa mendaftar untuk mengisi posisi di kementerian.

“Jika ada 44 kementerian, maka open recruitment diadakan untuk semua kementerian tersebut. Orang-orang yang selama ini tidak ada kaitannya dengan politik, tapi memiliki keahlian di bidang tertentu seperti ekonomi, politik, hukum, atau sosial, bisa mendaftar secara terbuka. Itu baru disebut zaken kabinet,” tegasnya.

Namun, Adi meragukan bahwa konsep zaken kabinet ini akan terwujud secara ideal. Menurutnya, di Indonesia, menjadi menteri tidak hanya mengandalkan keahlian, kapasitas, dan kompetensi, tetapi juga membutuhkan syarat utama lain: afiliasi dengan partai politik pengusung dan pemenang Pilpres.

“Satu syarat utama adalah bahwa dia harus berasal dari partai pengusung dan pemenang Pilpres, dan itu wajib hukumnya,” jelasnya.Dalam konteks kabinet Prabowo dan Gibran, Adi berpendapat bahwa istilah zaken kabinet kemungkinan besar akan disederhanakan menjadi menteri-menteri yang memiliki afiliasi dengan partai atau memiliki kontribusi dalam kemenangan Pilpres. Adi Prayitno mempertanyakan apakah kabinet Prabowo nantinya benar-benar akan terdiri dari para ahli, atau hanya akan mengedepankan politik balas budi kepada partai-partai pendukung.

“Zaken kabinet bisa dimulai dengan menteri-menteri yang disodorkan oleh partai dan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Itu dulu, baru bicara yang lain,” tegasnya.

Gemuknya kementerian negara yang sedang disusun dipastikan menam­bah beban anggaran negara. Pasalnya, penembahan kementerian artinya pena­mbahan belanja pegawai dan be­lanja barang. Padahal, belanja pegawai dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 sudah sangat membebani fiskal. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 pemerintah mengalokasikan total Rp 513.22 triliun untuk belanja pegawai kemen­terian/lembaga. Angka ini me­ningkat 11.36 persen dibandingkan total belanja pegawai pada 2024.  Di luar otak-atik nama nama yang bakal men­du­duki kursi menteri, agaknya bongsornya anggaran akibat bengkaknya kabi­net lebih mencemaskan. (Rilo Pambudi)